PEREMPUAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Yuni Dhea Utari.,S.H.,M.H

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) merupakan instrumen hukum yang mengatur harta kekayaan suami-istri sebelum atau selama masa pernikahan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Perempuan sering menghadapi ketidakadilan dalam pembagian hak keuangan, baik karena minimnya pemahaman hukum maupun ketidakadilan gender yang masih mengakar. Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam aspek keuangan. Sayangnya, isu hak keuangan perempuan dalam perkawinan masih kerap dipinggirkan, baik dalam konstruksi hukum maupun dalam praktik sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan mengalami kerugian secara ekonomi pasca perceraian, terutama karena ketidaktahuan atau tidak adanya kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian perkawinan (prenuptial agreement).

Dari  banyak Upaya umum yang harus dilakukan hukum untuk meningkatkan perlindungan hak keuangan perempuan melalui perjanjian perkawinan menuntut pendekatan yang bersifat komprehensif, sistemik, dan berkesinambungan. Perjanjian perkawinan, secara normatif, merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mempertahankan kemandirian finansial, melindungi harta bawaan, serta menghindarkan diri dari risiko kerugian akibat perceraian atau permasalahan ekonomi suami. Namun efektivitas perjanjian perkawinan masih terhambat oleh berbagai persoalan praktis, sehingga dibutuhkan langkah-langkah hukum yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Secara keseluruhan, upaya hukum untuk meningkatkan perlindungan hak keuangan perempuan melalui perjanjian perkawinan tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga memerlukan perubahan struktural, administratif, dan sosial. Ketika prosedur disederhanakan, edukasi diperkuat, akses layanan diperluas, dan budaya patriarki mulai direduksi, perjanjian perkawinan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan dan perlindungan bagi perempuan