Kuota 30% Perempuan: Antara Pemenuhan Regulasi dan Representasi Politik

Reski Lestari, Dosen Syariah dan Ekonomi Islam

Pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Bengkalis menyisakan satu pertanyaan yang layak direnungkan: mengapa aturan kuota perempuan yang sudah dipatuhi dengan baik di tahap pencalonan justru melahirkan parlemen yang tetap didominasi laki-laki? Esai ini membaca jarak antara kepatuhan administratif dan kenyataan di ruang pengambilan keputusan.

Mengapa Jumlah Saja Tidak Cukup

Kehadiran perempuan di lembaga legislatif sering dijadikan ukuran sejauh mana sebuah demokrasi sudah benar-benar terbuka. Namun ukuran itu mudah menyesatkan jika yang dihitung hanya kepala. Hanna Fenichel Pitkin, dalam telaah klasiknya tentang konsep perwakilan, membedakan beberapa lapis makna keterwakilan: ada yang bersifat formalistik, yakni sah secara prosedur dan mandat; ada yang deskriptif, yakni mirip secara ciri dengan kelompok yang diwakili; ada yang simbolik, yang bekerja pada tataran makna; dan ada yang substantif, yakni ketika wakil sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan kelompoknya.

Pembedaan itu berguna untuk membaca kasus Bengkalis. Sebuah daftar calon yang memuat banyak nama perempuan sudah memenuhi lapis formalistik, bahkan mungkin lapis deskriptif. Tetapi lapis yang paling menentukan bagi perempuan sebagai kelompok, yaitu lapis substantif, tidak otomatis mengikuti. Di titik inilah kebijakan afirmasi perlu dinilai ulang: bukan dari berapa banyak nama yang terdaftar, melainkan dari seberapa besar daya mereka ikut menentukan arah kebijakan.

Rangka Hukum Afirmasi di Indonesia

Negara sudah membangun landasan yang cukup kokoh. Konstitusi menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga negara melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Di atas fondasi itu berdiri serangkaian aturan teknis yang saling menopang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 245, mensyaratkan daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memperkenalkan pola penempatan yang populer disebut zipper system, yaitu kewajiban menyisipkan paling sedikit satu nama perempuan dalam setiap tiga nama calon. Di ranah kepartaian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 meminta kepengurusan partai memperhatikan keterwakilan perempuan pada ambang yang sama. Tata cara penghitungannya kemudian dirinci dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menambah gigi pada ketentuan tersebut dengan menegaskan kewenangan KPU untuk tidak mengikutsertakan partai di daerah pemilihan yang gagal memenuhi ambang 30%.

Rangkaian aturan itu memperlihatkan niat yang jelas: afirmasi bukan belas kasih, melainkan koreksi struktural atas ketimpangan yang terbentuk dalam rentang waktu panjang.

Apa yang Terjadi di Bengkalis

Pada pemilu legislatif 2024, 6 daerah pemilihan di Kabupaten Bengkalis sama-sama lulus ujian kuota. Proporsi calon perempuan berkisar dari 31,1% di Dapil 6 hingga 39,7% di Dapil 2, dengan Dapil 1 dan Dapil 5 masing-masing 33,3%, Dapil 3 sebesar 35,6%, dan Dapil 4 sebesar 35,3%. Pola zipper juga terbaca pada penyusunan nomor urut. Secara administratif, tidak ada yang perlu dipersoalkan.

Hasil akhirnya bercerita lain. Dari 45 kursi DPRD Kabupaten Bengkalis masa bakti 2024–2029, perempuan hanya menempati 7 kursi, sedangkan 38 kursi lainnya diisi laki-laki. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan yang menembus 30-an persen di daftar calon menyusut menjadi sekitar 16% di kursi parlemen. Angka inilah yang menunjukkan bahwa pintu yang sudah dibuka belum tentu dapat dilalui.

Perlu ditegaskan, penyusutan tersebut bukan pelanggaran hukum. Undang-Undang Pemilu mengikat partai pada komposisi daftar calon, bukan pada komposisi kursi terpilih. Bengkalis memenuhi kewajibannya. Persoalannya bukan pada kepatuhan, melainkan pada rancangan kebijakan yang berhenti di gerbang pencalonan.

Hambatan yang Bekerja di Luar Teks Aturan

Beberapa hal menjelaskan mengapa jarak itu terbentuk. Pertama, regulasi tidak menyediakan sanksi yang cukup menekan bagi partai yang sekadar mengisi kuota. Akibatnya kuota mudah dipenuhi sebagai formalitas, tanpa kesungguhan menyiapkan kandidat perempuan yang punya peluang menang. Kedua, seleksi internal partai jarang berlangsung terbuka, sehingga perempuan berkapasitas belum tentu memperoleh nomor urut, dukungan mesin partai, atau alokasi sumber daya yang setara.

Ketiga, biaya politik yang tinggi membebani kandidat yang jaringan dan modalnya lebih terbatas. Keempat, preferensi sebagian pemilih masih berpihak pada kandidat laki-laki. Kelima, bekerja pula hambatan tak kasatmata yang lazim disebut glass ceiling, yaitu langit-langit kaca yang lahir dari stigma dan budaya patriarki yang memandang perempuan kurang layak memegang posisi strategis. Hambatan jenis ini tidak tertulis di aturan mana pun, tetapi pengaruhnya nyata.

Satu catatan tambahan patut dikemukakan. Dalam kontestasi, calon perempuan dari partai yang berbeda kerap memposisikan diri sebagai rival yang harus saling dikalahkan. Jika kuota hanya dibaca sebagai perebutan kursi, semangat kolektif untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mudah kehilangan tempat.

Konteks Kemelayuan sebagai Modal Sosial

Bengkalis memiliki bekal yang tidak dimiliki semua daerah. Kabupaten ini hidup dalam tradisi Melayu yang kuat, dan transmisi nilai-nilai kemelayuan selama ini memberi ruang bagi perempuan untuk mengambil peran di banyak bidang, termasuk politik. Modal kultural tersebut dapat diperlakukan sebagai pendorong, bukan penghambat, sejauh ia dirawat melalui pendidikan politik yang menempatkan perempuan sebagai pelaku, bukan pelengkap daftar.

Penutup: Membuka Pintu Belum Berarti Menyediakan Jalan

Kesimpulan dari pembacaan ini cukup lugas. Kebijakan afirmasi di Bengkalis berhasil pada dimensi kepatuhan, tetapi belum berhasil mengubah komposisi kekuasaan. Memenuhi kuota 30% adalah langkah awal yang sah dan penting, namun langkah itu tidak dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan yang substantif.

Karena itu, perbaikan perlu bergeser dari urusan angka ke urusan daya saing. Pendidikan politik yang berkelanjutan bagi kader perempuan, keterbukaan mekanisme seleksi di internal partai, dukungan sumber daya kampanye yang lebih berimbang, serta pergeseran cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan adalah agenda yang mesti dijalankan bersamaan. Tanpa itu, kuota akan terus terpenuhi di kertas sementara ruang keputusan tetap dihuni komposisi yang lama.