Bisnis Berintegritas dan Hukum Berkualitas dalam Kajian Nilai-Nilai Pancasila

Yuni Dhea Utari-Dosen Syariah dan Ekonomi Islam

Tepat tanggal 28 Oktober 2026, penulis terdorong untuk menulis bagian dari ruh semangat para pemuda saat itu berkaitan cita-cita mewujudkan kemerdekaan yang makmur dan hukum berkeadilan dalam nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang kemudian kita kenal dengan nama ideologi Pancasila.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat. Bisnis tidak cukup di ukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kejujuran, dan tanggung jawab dan perkembangan hukum. Bisnis menjunjung tinggi etika, menghormati hak konsumen yang tidak merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Hukum yang berkualitas harus mampu memberikan kepastian, perlindungan dan keadilan  bagi masyarakat tanpa membedakan kekayaan, jabatan maupun kedudukan sosial (Niar, 2020). Dalam pernyelesaikan suatu pekara bisnis, hal ini harus dibedakan sengketa perdata dan perbuatan atau tindakan pidana agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan maupun menjadi tempat berlindung bagi pelanggaran. Bisnis yang baik bukan sekadar bisnis yang menghasilkan keuntungan besar, melainkan bisnis yang memperoleh keuntungan secara jujur, menjalankan usaha sesuai hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Niar, 2020).

Bisnis yang berintegritas merupakan fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, sedangkan hukum yang berkualitas menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara adil, tertib, dan bertanggung jawab. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Integritas tanpa kepastian hukum dapat melemahkan perlindungan bagi pelaku usaha yang jujur, sementara hukum tanpa integritas berisiko kehilangan makna dalam pelaksanaannya (Sitorus, 2025). Dalam praktiknya, integritas bisnis tercermin melalui kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi, pemenuhan perjanjian, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab terhadap mitra usaha dan masyarakat. Pelaku usaha tidak hanya dituntut memahami cara memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mengetahui batas-batas hukum dan etika dalam menjalankan kegiatan bisnis. Persoalan muncul ketika keuntungan dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Manipulasi laporan keuangan, penipuan dalam transaksi, penyalahgunaan kepercayaan, hingga praktik usaha yang merugikan konsumen menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dapat berubah menjadi persoalan hukum apabila dijalankan tanpa tanggung jawab.

Keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak jujur mungkin memberikan manfaat sesaat, tetapi dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Kepercayaan konsumen, hubungan baik dengan mitra, dan reputasi perusahaan tidak dibangun hanya melalui promosi, melainkan melalui konsistensi antara perkataan dan tindakan. Oleh karena itu, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi juga kebutuhan nyata untuk menjaga keberlanjutan usaha. Hukum memiliki peran penting bagi kehidupan, bisnis dan kehidupan. Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, pekerja, dan masyarakat. Namun, kualitas hukum tidak cukup dilihat dari banyaknya peraturan yang dibuat. Hukum juga harus memberikan kepastian, menjamin keadilan, melindungi hak setiap orang, serta diterapkan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi.

Dalam perkara bisnis yang berpotensi menjadi perkara pidana, misalnya, perlu dibedakan secara cermat antara sengketa kontrak atau wanprestasi dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tidak setiap kegagalan memenuhi perjanjian merupakan kejahatan. Namun, apabila terdapat dugaan penipuan atau perbuatan pidana lainnya, persoalan tersebut harus ditangani sesuai dengan hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk menekan pihak lain dalam sengketa bisnis, tetapi juga tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pihak yang terbukti melakukan tindak pidana. Persoalan integritas bisnis dan kualitas penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila (Ali, 2014). Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan moral dan konstitusional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa kegiatan usaha harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab moral. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya menghormati hak dan martabat manusia, baik sebagai konsumen, pekerja, maupun mitra usaha. Nilai Persatuan Indonesia mendorong dunia usaha untuk turut menjaga kepentingan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan dengan cara yang merusak kehidupan sosial. Nilai kerakyatan mengajarkan pentingnya musyawarah dan penyelesaian persoalan secara bijaksana, sepanjang sesuai dengan hukum. Adapun nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menegaskan bahwa kegiatan ekonomi semestinya turut mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Dapat dikatakan bahwa Pancasila juga merupakan dasar negara yang harus ikut serta dalam dalam ruang akademik dan dicantumkan dalam dokumen formal. Nilai-nilai yang tercemin di dalam Pancasila harus dijadikan pondasi agar terciptanya Keputusan bisnis , prilaku profesional, kebijakan ekonomi, dan dalam praktek penegakan hukum di dalamnya. Jadi Ketika nilai kemanusian dan keadilan diterapkan kegiatan Bisnis tidak akan berorientasi pada keuntungan tetapi juga akan meperhatikan masyarakatnya. Mewujudkan bisnis berintegrasi dan huum yang bagus ini membutuhkan keterlibatan di berbagai aspek di dalamnya. Pelaku usaha perlu membagun tata kelola yang bai melalui pencatan keuangan yang transparan, kepatuhan peraturan, pencegahan konflik dan adanya dasar Negara yang tidak bertentangan dengan nilai dan peraturan negara.

Dari paparan tersebut, penulis memimpikan keselaran bisnis dan hukum benar-benar lahir dari saripati Ideologi Pancasila, dan bukan sebatas kepentingan mengejar keuntungan semata. Walahu a’lam.