Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Datuk Laksemana Bengkalis dan Tuntutan Dunia Global Abad Ke-21

Dr. Alma’arif, S.Th.I., M.Hum (Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Datuk Laksemana Bengkalis menghadapi tantangan mendasar pada abad ke-21: bagaimana mempertahankan kedalaman keilmuan syariah sekaligus menghasilkan lulusan yang relevan dengan transformasi dunia usaha, dunia industri (DUDI), dan ekonomi digital? Persoalannya bukan sekadar ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, melainkan kemungkinan terjadinya kesenjangan epistemologis antara ilmu yang diajarkan dan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Ketika pendidikan tinggi lebih menekankan penguasaan teori, regulasi, dan analisis normatif tanpa kemampuan menerapkannya untuk menyelesaikan persoalan nyata, lulusan berisiko memiliki pengetahuan yang luas tetapi daya operasional yang terbatas. Dalam situasi ini, tantangan FSEI bukan meninggalkan tradisi akademik sosial-humaniora, melainkan membuktikan bahwa tradisi tersebut mampu menghasilkan solusi konkret bagi persoalan ekonomi dan sosial kontemporer.

Kritik paling mendasar terletak pada asumsi bahwa penguasaan ilmu syariah, hukum, dan ekonomi secara otomatis menghasilkan kompetensi profesional. Dunia industri tidak hanya membutuhkan orang yang memahami hukum perbankan syariah, prinsip akad, regulasi bisnis, atau teori ekonomi Islam, tetapi juga tenaga yang mampu mengolah data keuangan, mengukur risiko, membaca tren pasar, menggunakan perangkat digital, menyusun model bisnis, serta mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan indikator kuantitatif. Jika lulusan Perbankan Syariah belum cakap menganalisis portofolio pembiayaan, lulusan Ekonomi Syariah belum mampu membaca data ekonomi, atau lulusan Akuntansi Syariah belum terampil menggunakan perangkat akuntansi digital, maka terdapat kesenjangan kompetensi yang harus diperbaiki. Masalahnya bukan karena ilmu syariah bersifat sosial-humaniora, melainkan karena pembelajarannya berpotensi berhenti pada pengetahuan deklaratif tanpa berkembang menjadi kecakapan analitis dan teknis.

Namun, solusi terhadap kesenjangan tersebut tidak boleh berupa peniruan secara membabi buta terhadap pendidikan vokasi atau universitas teknologi. FSEI memiliki modal keilmuan yang khas, yakni integrasi nilai, norma, institusi, perilaku manusia, dan tata kelola ekonomi. Kecakapan teknis tanpa integritas dapat melahirkan manipulasi data, eksploitasi konsumen, dan penyalahgunaan teknologi; sebaliknya, pemahaman etika syariah tanpa kemampuan teknis berisiko kehilangan daya guna. Karena itu, keunggulan kompetitif FSEI seharusnya dibangun melalui integrasi literasi syariah, literasi digital, literasi data, numerasi, kreativitas, dan etika profesional. Mahasiswa tidak cukup mengetahui larangan riba, misalnya, tetapi harus mampu membandingkan struktur pembiayaan, menghitung margin dan risiko, menganalisis dampak keputusan keuangan, serta menggunakan perangkat digital untuk merancang produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Secara kurikuler, perubahan harus melampaui penambahan mata kuliah teknologi sebagai pelengkap administratif. FSEI perlu menerapkan outcome-based education (OBE) yang menurunkan capaian pembelajaran menjadi kompetensi terukur, kemudian mengintegrasikannya ke dalam proyek lintas disiplin. Mahasiswa Hukum Tata Negara dapat menganalisis regulasi ekonomi digital dan tata kelola data; mahasiswa Hukum Keluarga dapat mengembangkan layanan konsultasi hukum berbasis teknologi dengan tetap menjaga kerahasiaan; mahasiswa Ekonomi Syariah dapat melakukan analisis data UMKM dan kelayakan usaha; mahasiswa Perbankan Syariah dapat menyimulasikan penilaian risiko pembiayaan; mahasiswa Akuntansi Syariah dapat mengaudit laporan keuangan digital; sedangkan mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah dapat menyusun analisis investasi dan portofolio. Seluruh program studi perlu memperkuat statistika terapan, pengolahan spreadsheet, visualisasi data, komunikasi profesional, bahasa Inggris, manajemen proyek, dan pemecahan masalah. Keberhasilan kurikulum harus diukur dari apa yang dapat dikerjakan mahasiswa, bukan semata-mata apa yang telah mereka pelajari.

Dalam konteks Bengkalis, orientasi global harus berangkat dari persoalan lokal agar tidak terjebak menjadi jargon internasionalisasi. Karakter wilayah kepulauan, aktivitas perdagangan, UMKM, sektor jasa, potensi ekonomi pesisir, serta dinamika ekonomi yang berkaitan dengan industri dan konektivitas regional dapat dijadikan laboratorium pembelajaran. FSEI perlu memetakan kebutuhan nyata pelaku usaha, lembaga keuangan, instansi pemerintah, kantor hukum, dan industri terkait, lalu melibatkan mereka dalam penyusunan kurikulum, pengajaran praktisi, magang berbasis proyek, penelitian terapan, dan evaluasi kompetensi. Kemitraan tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus menghasilkan proyek, produk, layanan, publikasi terapan, atau penyelesaian masalah yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berpeluang menjadi analis, konsultan, pengembang usaha, pendamping UMKM, dan pencipta lapangan kerja berbasis kebutuhan daerah.

Tantangan berikutnya adalah kapasitas kelembagaan. Menuntut mahasiswa menguasai analisis data dan teknologi tanpa meningkatkan kompetensi dosen, infrastruktur digital, metode pembelajaran, serta sistem insentif institusi hanya akan menghasilkan reformasi di atas kertas. FSEI perlu membangun program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan, laboratorium data dan bisnis syariah, klinik konsultasi UMKM, pembelajaran berbasis kasus nyata, serta kolaborasi pengajaran dengan praktisi dan akademisi dari bidang komputasi, statistika, hukum, dan manajemen. Evaluasi kinerja program studi harus mencakup ketercapaian kompetensi lulusan, kualitas portofolio proyek mahasiswa, waktu tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi, kepuasan pengguna lulusan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Indikator tersebut harus ditafsirkan secara kritis, bukan dijadikan angka akreditasi semata. FSEI juga harus menghindari reduksi pendidikan tinggi menjadi sekadar pabrik tenaga kerja: kemampuan berpikir kritis, integritas, kebebasan akademik, dan kepekaan terhadap keadilan sosial tetap menjadi tujuan fundamental.

Pada akhirnya, masa depan FSEI IAIN Datuk Laksemana Bengkalis bergantung pada keberaniannya mendefinisikan ulang keunggulan pendidikan syariah di tengah perubahan global. Fakultas ini tidak harus menghasilkan lulusan yang menyaingi insinyur dalam seluruh kompetensi teknis, tetapi harus melahirkan sarjana yang mampu mempertemukan kedalaman normatif dengan kecakapan analitis, teknologi, dan pemecahan masalah. Strategi paling realistis ialah menetapkan peta jalan lima tahun yang dimulai dengan audit kompetensi dan kebutuhan DUDI, dilanjutkan dengan pembaruan kurikulum, pelatihan dosen, pengembangan laboratorium terapan, kemitraan produktif, serta pengukuran dampak lulusan secara berkala. Ukuran keberhasilan FSEI bukan lagi sekadar seberapa banyak sarjana yang diwisuda atau seberapa lengkap kurikulumnya, melainkan seberapa mampu lulusannya memahami persoalan, mengolah bukti, merancang inovasi, menjaga integritas, dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Jika transformasi ini gagal dilakukan, ilmu syariah berisiko dipersepsikan semakin jauh dari kebutuhan dunia nyata; jika berhasil, justru nilai-nilai syariah dapat menjadi keunggulan strategis dalam membangun ekonomi yang produktif, adil, inklusif, dan berkelanjutan.