Menguji Rasionalitas Kebijakan MBG

Sri Wahyuningsih- Dosen Prodi Ekonomi Syariah

Pemenuhan gizi merupakan bagian mendasar dari pembangunan manusia. Anak yang memperoleh makanan bergizi memiliki prasyarat yang lebih baik untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Dalam konteks ini, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan sosial yang patut diperhitungkan: negara tidak semestinya membiarkan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar. Namun, pengakuan atas pentingnya tujuan tersebut tidak berarti bahwa setiap desain kebijakan yang mengatasnamakan kesejahteraan otomatis dapat dibenarkan.

Di sinilah persoalan MBG menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif ekonomi Islam. Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah negara perlu menyediakan makanan bergizi, melainkan apakah sumber daya publik yang digunakan telah dialokasikan secara rasional, dikelola secara amanah, dan didistribusikan secara adil. Kebijakan publik yang berangkat dari tujuan mulia tetap harus menghadapi pengujian mengenai efektivitas, biaya kesempatan, transparansi, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Pada titik ini, kritik terhadap MBG tidak seharusnya disalahpahami sebagai penolakan terhadap pemenuhan gizi. Sebaliknya, kritik justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab intelektual untuk memastikan bahwa tujuan kemanusiaan tidak berhenti sebagai janji politik, tetapi diwujudkan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ekonomi Islam menyediakan landasan normatif untuk pengujian tersebut. Prinsip maslahah menempatkan kemanfaatan publik sebagai orientasi kebijakan, sedangkan ‘adl menuntut keadilan dalam distribusi sumber daya. Prinsip amanah menegaskan bahwa pengelolaan harta publik merupakan tanggung jawab moral, bukan ruang diskresi yang terbebas dari pengawasan. Ketiganya menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak cukup ditentukan oleh niat atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas proses dan hasilnya.

Dengan demikian, persoalan utama MBG terletak pada hubungan antara tujuan sosial dan rasionalitas pelaksanaannya. Seberapa jauh program ini menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Siapa yang paling memperoleh manfaat? Dan bagaimana negara memastikan bahwa pembiayaan program tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat lain yang sama mendesaknya?

MBG dan Paradoks Efisiensi: Besarnya Belanja Bukan Ukuran Keberhasilan

Dalam diskursus kebijakan publik, anggaran yang besar sering kali dipahami sebagai tanda keseriusan negara dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Padahal, besarnya pengeluaran hanya menggambarkan skala komitmen fiskal, bukan kualitas hasil pembangunan. Negara dapat membelanjakan sumber daya dalam jumlah besar tanpa menghasilkan manfaat yang sebanding apabila desain, pelaksanaan, dan pengawasannya tidak berjalan secara optimal.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa hingga 16 September 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp218,77 triliun. Angka tersebut menggambarkan skala pembiayaan program sekaligus menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap hubungan antara realisasi anggaran dan capaian yang dihasilkan (Badan Gizi Nasional, 2026).

Akan tetapi, angka realisasi tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan. Tingginya penyerapan anggaran tidak otomatis membuktikan peningkatan status gizi, membaiknya konsentrasi belajar, atau berkurangnya ketimpangan pemenuhan pangan. Sebaliknya, rendahnya penyerapan juga tidak dengan sendirinya membuktikan kegagalan apabila kebutuhan penerima manfaat tetap terpenuhi melalui mekanisme yang lebih efektif. Penilaian harus menghubungkan input, proses, output, dan outcome secara sistematis.

Dalam kerangka ekonomi Islam, persoalan ini berkaitan dengan amanah dalam pengelolaan sumber daya publik. Harta negara bukan sekadar instrumen untuk membiayai program, melainkan sumber daya yang penggunaannya harus diarahkan pada kemanfaatan masyarakat. Karena itu, efisiensi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan biaya per porsi makanan. Efisiensi yang substantif harus mengukur seberapa besar manfaat sosial yang diperoleh dari setiap satuan anggaran, dengan tetap mempertahankan standar gizi, keamanan pangan, dan kelayakan pelayanan.

Satu porsi makanan yang lebih murah belum tentu lebih efisien apabila kandungan gizinya tidak memadai, kualitasnya tidak konsisten, atau distribusinya terlambat. Sebaliknya, biaya yang relatif lebih tinggi dapat dibenarkan apabila terdapat bukti bahwa biaya tersebut diperlukan untuk menjaga mutu, menjangkau wilayah sulit, atau memenuhi kebutuhan gizi kelompok tertentu.

Dengan demikian, ukuran efisiensi MBG harus bertumpu pada prinsip value for money yang diperluas oleh etika ekonomi Islam: ekonomis dalam pengadaan, efisien dalam proses, efektif dalam mencapai tujuan, serta adil dalam mendistribusikan manfaat. Anggaran yang terserap merupakan informasi administratif; kesejahteraan yang benar-benar meningkat merupakan ukuran substantif.

Keadilan Distributif: Apakah Semua Penerima Membutuhkan Perlakuan yang Sama?

Persoalan kedua adalah keadilan distribusi. Dalam pengertian sederhana, pemberian manfaat yang sama kepada seluruh kelompok dapat terlihat adil karena tidak membedakan penerima. Namun, kesamaan perlakuan tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Masyarakat memiliki kondisi ekonomi, akses pangan, kebutuhan gizi, dan kerentanan yang berbeda-beda.

Anak yang berasal dari keluarga dengan akses pangan memadai tidak selalu menghadapi tingkat kerentanan yang sama dengan anak dari keluarga miskin, wilayah terpencil, atau lingkungan dengan keterbatasan layanan dasar. Karena itu, kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan tersebut tanpa mengabaikan tujuan universal peningkatan kualitas gizi.

Prinsip ‘adl dalam ekonomi Islam memberikan dasar untuk menilai apakah distribusi manfaat telah memperhatikan keadaan riil masyarakat. Keadilan tidak cukup diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kesesuaian antara kebutuhan, kualitas bantuan, dan manfaat yang diterima. Jika keberhasilan program hanya dinilai melalui perluasan cakupan, ada risiko bahwa kelompok yang paling membutuhkan justru tidak memperoleh dukungan yang sebanding dengan tingkat kerentanannya.

Namun, pendekatan yang lebih terarah juga bukan berarti menghapus manfaat universal secara serampangan. Penajaman sasaran harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya, pertimbangan biaya administrasi, risiko salah sasaran, dan kebutuhan menjaga akses penerima yang rentan. Program universal dapat memiliki nilai sosial tersendiri, sedangkan pendekatan yang lebih terarah dapat meningkatkan intensitas bantuan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Pilihan desain harus ditentukan berdasarkan bukti, bukan asumsi bahwa satu model selalu lebih unggul daripada model lainnya.

Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan gizi dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan pengembangan kualitas akal (hifz al-‘aql). Akan tetapi, keterkaitan normatif tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap bentuk pelaksanaan MBG telah memenuhi tujuan syariah. Tujuan harus dibedakan dari hasil. Perlindungan jiwa menuntut makanan yang aman dan layak, sedangkan perlindungan akal memerlukan perhatian pada hubungan antara pemenuhan gizi dan perkembangan kemampuan belajar.

Oleh karena itu, keadilan MBG perlu dinilai melalui pertanyaan yang lebih konkret: apakah kelompok rentan benar-benar terjangkau, apakah kualitas makanan sesuai dengan kebutuhan, apakah daerah dengan tantangan distribusi memperoleh pelayanan yang layak, dan apakah mekanisme pengaduan tersedia bagi penerima manfaat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggeser pembahasan dari klaim keadilan yang abstrak menuju evaluasi yang dapat diuji.

Biaya Kesempatan dan Amanah Anggaran Negara

Setiap kebijakan fiskal menghadapi kenyataan bahwa sumber daya negara terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Anggaran yang digunakan untuk satu program tidak dapat secara bersamaan digunakan untuk semua kebutuhan lain. Kondisi ini menghadirkan konsep biaya kesempatan, yakni nilai manfaat terbaik yang harus dilepaskan ketika suatu pilihan diambil.

Dalam konteks MBG, analisis biaya kesempatan bukan berarti menganggap program gizi sebagai beban yang harus dihindari. Analisis tersebut justru diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan program menghasilkan manfaat yang layak dibandingkan dengan alternatif penggunaan sumber daya publik. Pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi keluarga juga berkontribusi terhadap kesejahteraan. Hubungan antara kebutuhan-kebutuhan ini perlu dianalisis secara komprehensif, bukan dipertentangkan secara retoris.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, konsep maslahah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan mengenai prioritas. Ketika berbagai kebutuhan sama-sama penting, pengambil kebijakan harus menjelaskan dasar pemilihan, manfaat yang diharapkan, kelompok yang diutamakan, dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Prinsip amanah menuntut agar keputusan anggaran dapat dijelaskan kepada publik melalui alasan yang terbuka dan bukti yang memadai.

Di sini, terdapat perbedaan mendasar antara kritik terhadap besarnya anggaran dan kritik terhadap kualitas pengelolaannya. Besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan pemborosan, sebagaimana anggaran yang kecil tidak otomatis menunjukkan efisiensi. Penilaian harus mempertimbangkan hasil yang dihasilkan, kebutuhan yang dipenuhi, risiko yang dikendalikan, dan alternatif yang tersedia.

Karena itu, evaluasi MBG semestinya memuat perbandingan yang transparan antara biaya program dan perubahan yang terukur pada status gizi, akses pangan, kehadiran sekolah, serta indikator relevan lainnya. Jika manfaat tersebut belum dapat dibuktikan, kesimpulan yang tepat bukan langsung menyatakan program tidak berguna, melainkan mengakui bahwa legitimasi empirisnya belum cukup kuat untuk mendukung klaim keberhasilan yang luas.

Sikap ini penting untuk menjaga integritas analisis. Kritik yang tidak didukung bukti berisiko berubah menjadi prasangka, sedangkan dukungan yang tidak mensyaratkan evaluasi berisiko berubah menjadi pembenaran. Ekonomi Islam menuntut tanggung jawab moral sekaligus kecermatan rasional dalam menentukan penggunaan sumber daya publik.