Paylater : Antara Kemudahan Transaksi dan Risiko Hukum Di Era Digital

Sri Ika Mulia, MH

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam melakukan transaksi ekonomi. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater. Layanan ini memungkinkan seseorang membeli barang atau menggunakan jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan PayLater melahirkan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Ketika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan layanan melalui aplikasi, terbentuklah kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam penggunaan PayLater adalah keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Dalam hukum perdata, kondisi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pengguna yang telah menyepakati kewajiban pembayaran harus melunasi tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, penyedia layanan dapat melakukan upaya penyelesaian berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan pembayaran, penggunaan PayLater juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tidak sedikit pengguna yang menyetujui layanan tanpa membaca secara teliti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian elektronik. Padahal, informasi mengenai bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan jangka waktu pembayaran sangat penting untuk dipahami. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pengaturan PayLater juga semakin diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL). Peraturan ini mengatur penyelenggaraan layanan BNPL oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, termasuk aspek perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, layanan PayLater juga melibatkan penggunaan data pribadi pengguna. Informasi seperti identitas, nomor telepon, dan data keuangan harus dilindungi dari penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur pemrosesan dan perlindungan data pribadi.

Fenomena PayLater menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat. Kemudahan transaksi sering kali membuat seseorang lebih mengutamakan keinginan membeli daripada mempertimbangkan kemampuan membayar. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya mahasiswa, perlu lebih bijak dalam menggunakan layanan ini. Sebelum menyetujui perjanjian PayLater, pengguna sebaiknya membaca seluruh ketentuan, memahami biaya yang dikenakan, memperhatikan jadwal pembayaran, serta memastikan legalitas penyedia layanan.

PayLater merupakan inovasi keuangan digital yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Namun, dalam perspektif hukum perdata, layanan ini juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Persoalan perjanjian, wanprestasi, perlindungan konsumen, dan keamanan data pribadi menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, PayLater seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana yang membantu kebutuhan ekonomi, bukan menjadi sumber permasalahan keuangan maupun hukum. Peningkatan literasi hukum menjadi kunci agar masyarakat dapat menikmati kemudahan teknologi digital tanpa mengabaikan tanggung jawab dan perlindungan hukum.